Mendagri Segera Ajukan Revisi UU Ormas

Jakarta – Pemerintah berencana melakukan revisi atas Undang-Undang (UU) Nomor 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Sebab, pembentukan ormas dinilai begitu mudah. “Sekarang ini begitu mudahnya membuat ormas, apalagi izinnya bisa cukup online , semua ormas mengaku asasnya Pancasila etapi dalam praktiknya, ucapannya tidak,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo seusai menghadiri acara puncak Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) 2016 di Jakarta, Kamis (1/12). Dia menjelaskan, revisi UU Ormas akan disiapkan pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham). “Sudah dibahas di tingkat Kemko Polhukam (Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan) walaupun belum final. Tapi segera kita akan mengajukan revisi UU Ormas,” ujarnya. Dia menuturkan, pembatalan atau pembubaran ormas juga dinilai terlalu rumit. “Sekarang ini membatalkan ormas yang melawan lambang negara saja perlu waktu yang panjang. Peringatan pertama, peringatan kedua, saya kira kami segera siapkan dengan Kemkumham untuk revisi UU Ormas,” tuturnya. Dia menambahkan, ormas asing begitu bebas membuka cabang di Tanah Air. “Kami akan memperketat syaratnya,” imbuhnya. “Ini bukan masalah hukuman ya, tapi kalau yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 atau melawan pemerintah yang sah atau ormas ini masuk kategori sesat, mekanismenya harus peringataan satu, peringatan dua, hilang nanti. Sekarang yang sudah kita ketahui ada tokoh ormas terang-terangan anti Pancasila, kita tidak bisa kok membatalkan.” Carlos KY Paath/CAH Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu