Kubu Djan Menang PTUN, Romy: Biasa Saja

Jakarta – Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta membatalkan SK Menkumham tentang Pengesahan Kepengurusan Hasil Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pada muktamar tersebut, M Romahurmuziy (Romy) terpilih sebagai ketua umum (ketum) PPP. “Jadi ya masih proses peradilan. Biasa saja. Masih ada proses banding, kasasi, kita ikuti saja,” kata Romy kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/11). Dia menegaskan bahwa menang dan kalah dalam pengadilan bukan hal yang luar biasa. “Kami juga menang di PN Jakarta Pusat atas gugatan Djan Faridz (Ketum PPP hasil Muktamar Jakarta). Kami sendiri yang meminta ganti rugi Rp 1 triliun dan minta supaya ditetapkan sebagai pengurus DPP PPP yang sah, itu kami yang menang. Sekarang giliran beliaau (Djan) yang menang,” tegasnya. Secara terpisah, PPP kubu Romy memastikan akan mengajukan banding terhadap Putusan PTUN. “Kami selaku tergugat intervensi yang kedudukannya sama dengan penggugat (Djan Faridz) dan tergugat asli (Menkumham), sehingga sama-sama berhak mengajukan banding dan melanjutkan proses di Pengadilan Tinggi TUN DKI Jakarta,” ujar kuasa hukum DPP PPP, Hadrawi Ilham dalam keterangannya. Dengan banding tersebut, menurut Hadrawi, maka putusan PTUN Jakarta belum memiliki kekuatan hukum apa pun terkait keabsahan SK Menkumham. Dia menjelaskan, Putusan PTUN Jakarta itu telah salah melihat dan menilai status Putusan MA Nomor 601/2015. Seharusnya, dia menyatakan, PTUN Jakarta melihat Putusan MA tersebut dengan mengaitkan dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah diajukan dalam persidangan. “Yakni bahwa para pihak telah sepakat islah melalui forum Muktamar yang kemudian dilaksanakan di Asrama Haji Pondokgede. Muktamar PPP ini telah menghasilkan kepengurusan hasil islah,” ucapnya. “Djan Faridz sendiri seharusnya dipandang sebagai pihak yang beriktikad tidak baik dengan mengingkari kesepakatan islah. PTUN Jakarta mengabaikan fakta-fakta di atas meskipun bukti-bukti dokumen, foto dan saksi-saksi, termasuk ahli, telah dengan gambalang menjelaskan hal tersebut,” paparnya. Carlos KY Paath/PCN Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu