Korban Gempa Aceh Akan Mendapatkan Bantuan Hingga Rp 40 Juta per Rumah

Yogyakarta – Terkait bencana gempa bumi yang melanda Pidie Jaya Aceh, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pemerintah Republik Indonesia, sedang melakukan pendataan yang lebih rinci terkait kerusakan akibat gempa Pidie Jaya, Aceh, namun pada tahap awal, pemerintah sudah mengucurkan dana tambahan sebesar Rp 250 miliar kepada BNPB. “Pemerintah juga akan melakukan identifikasi terhadap rumah, bangunan yang rusak, untuk memastikan dana rehabilitasi dan rekonstruksi,” kata Menkeu di sela-sela IDA 18 Replenishment Meeting di tahun 2016 di Yogyakarta, Rabu (14/12). Disebutkan, rumah rusak berat akan mendapat bantuan rehabilitasi/rekonstruksi sebesar Rp 40 juta, rumah rusak sedang Rp 25 juta dan rusak ringan Rp 15 juta. “Akan diidentifikasi dulu, kemudian baru proses pemberian bantuannya seperti yang pernah dilakukan di Yogyakarta,” katanya. Selain rumah warga, pemerintah juga akan melakukan identifikasi bangunan fasilitas umum seperti rumah ibadah, rumah sakit, infrastruktur, sekolah dan lainnya yang mengalami kerusakan, dan dana rehabilitasi dan rekonstruksi Pidie Jaya, diharapkan dapat diakomodasi pada APBN 2017. Pertemuan International Development Association (IDA) Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan Indonesia sudah menjadi graduate country , sehingga tidak lagi menerima pinjaman dari International Development Association (IDA). Meski tidak lagi menerima pinjaman, namun Indonesia masih memiliki kewajiban pelunasan pinjaman. “Pemberian pinjaman dari IDA pada 1980 merupakan yang terakhir diberikan, sebelum pertama kali dinyatakan sebagai graduate county pada 1988. Namun, saat krisis ekonomi 1998, Indonesia masuk kembali sebagai negara penerima pinjaman IDA 1998. Indonesia kembali dinyatakan graduate country pada 2008,” ujar Sri Mulyani dalam pertemuan terakhir dalam rangkaian IDA 18 Replenishment Meeting di tahun 2016 di Yogyakarta, Rabu (14/12) yang dihadiri oleh 70 negara donor maupun negara penerima dana IDA. “Pinjaman dari IDA tidak akan membebani anggaran negara karena bisa dilakukan dalam jangka cukup panjang yaitu hingga 10 tahun. Sebagai graduate country IDA, Indonesia dapat berperan aktif dalam penentuan kebijakan IDA untuk mengentaskan kemiskinan global,” ujar Menkeu. Meski masih harus melunasi pinjaman dari IDA, Sri Mulyani menyatakan bahwa pelunasan pinjaman Indonesia ke tidak akan membenani APBN. Indonesia menjadi anggota IDA sejak tahun 1968 dan menerima pinjaman pada tahun 1980, dengan total pinjaman mencapai US $ 2.744,5 juta dan hibah senilai US $ 412,5 juta. “Pinjaman ini dengan suku bunga nol persen. Pelunasan pun bisa dilakukan dalam jangka waktu cukup panjang,” katanya. Bantuan itu, digunakan untuk mendukung program pembangunan infrastruktur di Indonesia serta pembangunan di sektor kesehatan, pendidikan dan ekonomi. “Sekarang Indonesia dalam posisi bukan penerima IDA tetapi anggota Bank Dunia.” Karena itu, Indonesia akan melakukan peranan secara konstruktif termasuk membayar kembali seluruh dana yang telah dipinjam serta memberikan kontribusi untuk membantu negara-negara miskin. Dikatakan, IDA memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang mengalami kesulitan karena berbagai sebab, di antaranya perubahan iklim, konflik, penanganan pengungsi atau negara yang mengalami kesulitan akibat menurunnya komoditas. “Negara-negara yang menerima bantuan juga dituntut komitmen dalam menggunakan bantuan yang diterima, khususnya untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi,” ujar Menkeu. Bank Dunia akan mengucurkan dana hingga US$ 75 miliar untuk negara yang tengah mengalami konflik guna mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, bahkan sejak didirikan, IDA sudah menyediakan dana sekitar US $ 0,5 triliun untuk investasi di 112 negara dengan komitmen rata-rata dari negara donor mencapai US $ 19 miliar per tahun dalam tiga tahun terakhir. Setengahnya, disalurkan ke negara-negara di Afrika. Dalam pertemuan puncak IDA di Yogyakarta akan disepakati komitmen kebijakan dan pagu dana untuk memberikan bantuan kepada negara peminjam. Dalam pertemuan tersebut, Menkeu menyatakan, IDA harus terus mendukung negara-negara yang mengalami konflik, dan mambantu negara penerima pengungsi. “Mereka yang harus menciptakan kemakmuran bagi rakyatnya terutama memenuhi kebutuhan energi, kebutuhan pangan maupun infrastruktur dan kemampuan melibatkan sektor swasta sebanyak mungkin dalam proses pembangunannya,” katanya. Fuska Sani Evani/FMB Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu