Hak Perempuan Afghanistan Terancam Diabaikan

Rimanews – Pemerintah Afghanistan dibawah Presiden Ashraf Ghani akan terus melanjutkan perundingan dengan kelompok militan Taliban. Namun pemerintah sepertinya belum akan mengajak perempuan terlibat dalam perundingan tersebut. LSM perempuan hal ini sebagai ancaman tak akan terakomodirnya suara perempuan. Afghanistan seharusnya tidak mengorbankan hak perempuan untuk menciptakan perdamaian dengan Taliban, kata Badan Kemanusiaan Oxfam. Baca Juga Wanita Muslim akan jadi perdana menteri Rumania Pria Malaysia sembunyikan 900 gram heroin di celana dalam Kepsek di China diskors setelah 400 siswanya ujian di tengah kabut polusi “Menyadari bahwa tidak ada satupun perempuan yang ambil bagian dalam perundingan dengan pihak militan sejak tahun 2005, kami harap pemerintah Afghanistan jangan korbankan hak mereka,” kata Direktur Badan Kemanusiaan Oxfam untuk Afghanistan John Watt dalam laporan tertulisnya, Senin waktu setempat (24/11). Seruan tersebut mengemuka setelah adanya aksi bom bunuh diri yang menimpa kerumunan penonton saat pertandingan voli di timur negara tersebut dan mengakibatkan 50 orang terbunuh dan 60 lainnya terluka. Selain itu, penyerangan terhadap mobil Anggota Parlemen Afghanistan Shukria Barkazai yang hampir menewaskannya merupakan bukti terbaru dari bahaya yang harus dihadapi oleh perempuan di negara ini. Pihak Oxfam mengatakan perundingan yang dilangsungkan lebih dari 20 kali antara Taliban, Pemerintah Afganistan dan komunitas internasional sejak tahun 2005, tidak pernah melibatkan perempuan dan selalu merupakan pertemuan tertutup. “Banyak yang takut hak perempuan Afganistan akan dikorbankan ditengah usaha untuk menyusun perjanjian damai,” kata Watt. Selama ini negosiasi dan perundingan damai yang dilangsungkan, sebagian besar berupa pertemuan tertutup dan tanpa melibatkan wawasan, masukan maupun keterlibatan perempuan Afganistan. “Semua pihak harus menyadari, usaha perdamaian akan berhasil hanya jika perlindungan perempuan dimasukan dalam perjanjiannya,” tambah Watt. Untuk meningkatkan hak perempuan Afganistan dari rezim Taliban yang berkuasa pada tahun 1996-2001, komunitas internasional telah menghabiskan dana jutaan Dolar. Dibawah rezim Taliban, perempuan dilarang mendapatkan pendidikan, pekerjaan dan akses sosial yang sulit karena ketika berada di jalanan kaum perempuan harus ditemani oleh pria dan wajib mengenakan burqa. Sementara itu Presiden Ashraf Ghani yang memegang tampuk kekuasaan semenjak September 2014, mengatakan dirinya akan berunding dengan pemberontak Taliban dan dia juga menegaskan akan berusaha untuk meningkatkan hak-hak perempuan. Banyak aktivis yang menghawatirkan perkembangan hak perempuan yang dicapai sejak tahun 2001 akan hilang ditengah pencarian kata sepakat dengan Taliban. “Dengan perundingan damai baru yang berbelit-belit, sudah waktunya pemerintah Afganistan dan sekutu baratnya untuk sekali lagi memajukan kaum perempuan demi masa depan Afganistan,” ujar Watt. Berdasarkan laporan yang diterima, pemerintahan yang baru memilih jalan politik untuk mencari perdamaian dengan Taliban. Sementara itu banyak pihak yang mengingatkan agar perdamaian tersebut jangan menggadaikan hak perempuan. Pemerintah Afganistan mengatakan mungkin saja hak tersebut dikesampingkan terlebih dahulu, karena sepertinya sulit untuk diperjuangkan dan dilindungi dalam perjuangan untuk mencapai perjanjian damai. Sementara Presiden Afganistan Hamid Karzai yang berkuasa pada 2001-2014 telah memulai perundingan dengan Taliban namun menemui kegagalan karena adanya sengketa dalam internal militan. Konstitusi Afganistan menjamin persamaan hak kaum perempuan untuk bekerja dan mendapatkan pendidikan, namun dalam penerapannya lemah. Sponsored Telah Launching Rimanews Android Apps KATA KUNCI : perempuan Afghanistan , hak perempuan , timurtengah , Internasional

Sumber: RimaNews