Aksi Lawan Ahok Akan Terus Berbalas Aksi

Yogyakarta – Gelombang aksi yang menuntut Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk segera ditahan atas kasus dugaan penistaan agama, terus mendapat tanggapan dari pihak yang berseberangan, bahkan aksi-aksi tandingan yang menyerukan kebhinnekaan juga digulirkan masyarakat yang kontra pada aksi-aksi melawan Ahok. Menanggapi hal itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Trisno Raharjo menyatakan jika aksi berbalas aksi terus terjadi, maka persoalan intinya akan melebar ke persoalan lain. Sesungguhnya, ujarnya, karena kasus dugaan penistaan agama ini memang masalah politik Pilgub DKI maka aksi pro-kontra akan terus terjadi hingga berlangsungnya Pilkada serentak 2017. Namun dari sisi hukum, berkas kasus Ahok yang sudah mulai diproses di tingkat Kejaksaan, sebaiknya memang dipercepat. “Kalau berdasarkan pasal 156 huruf (a) KUHP, kasus Ahok tersebut telah memenuhi unsur-unsur penistaan agama. Hanya saja, tetap perlu pembuktian tentang pernyataan dan alih bahasanya. Kita tetap harus menunggu proses persidangan,” ujarnya. Terpisah, peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM Muhadjir Darwin meminta agar masyarakat mengedepankan ruang dialog yang argumentatif. Sebab, aksi akan terus berbalas aksi dan secara ekonomis masyarakat akan dirugikan. Muhadjir bahkan menilai gelombang aksi yang terus dilakukan meski tuntutan terhadap peradilan Ahok telah dilakukan, maka saat ini muncul tirani massa, dengan tuntutan yang bersifat mutlak, atau tetap menghendaki Ahok ditahan. Dengan demikian, tuntutan yang terus menerus didengungkan agar Ahok ditahan meski sudah ada kepastian hukum dari pihak penegak hukum, lebih banyak digunakan sebagai faktor tekanan. Seperti halnya Trisno Raharjo yang memandang aksi tersebut merupakan bagian dari politik dukungan dalam Pilgub DKI Jakarta, Muhadjir juga mengungkapkan hal yang sama. Aksi penjarakan Ahok tersebut ditujukan untuk mencegah seorang calon terpilih. Menurutnya, aksi itu justru menunjukkan cara-cara otoriter yang dilakukan oleh massa. Menurutnya, desakan yang berbau politis tidak pernah akan populer, baik itu dilakukan penguasa atau pun massa. “Cara seperti itu justru akan mengundang sikap benci dari pihak yang berseberangan dari pesan yang dituntut dalam demo tersebut,” katanya. Bahkan, jika menyaksikan gelombang massa yang datang dari luar DKI Jakarta, Muhadjir menekankan hal itu tidak menunjukkan orientasi politik penduduk DKI Jakarta. Fuska Sani Evani/PCN Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu